Guru Besar UB Malang Nilai Demokrasi Indonesia di Bawah Presiden Jokowi Sudah di Ujung Tanduk

Kelima, Prof. Rachmad mengatakan, kurang baiknya etika politik Presiden Jokowi itu juga ditunjukkan saat secara terang-terangan menyatakan dirinya boleh berpihak pada Pemilu 2024.

Padahal, dijelaskan Prof. Rachmad, Presiden Jokowi merupakan Kepala Negara yang merupakan penyelenggara Pemilu 2024. Artinya, sebagai penyelenggara, seharusnya tidak boleh berpihak pada salah satu capres-cawapres. 

”Tapi, yang dilakukan Jokowi adalah dia boleh berpihak. Menyatakan dirinya sendiri boleh berpihak. Ndak boleh itu, dia ini sebagai penyelenggara. Masak ikut menendang bolanya. Gak karu-karuan jadinya,” ucapnya.

Atas fenomena itulah, lanjut Prof. Rachmad, tidak salah jika akhirnya perguruan tinggi di Indonesia seperti Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI) hingga UB sendiri kompak menyampaikan pernyataan sikap untuk merespon kondisi demokrasi Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja ini.

Dia pun menegaskan pernyataan sikap yang disampaikan perguruan-perguruan tinggi di Indonesia untuk merespon kondisi demokrasi Indonesia tersebut memang murni menyuarakan untuk perbaikan negeri.

”Saya tahu persis orang-orang dibawah UGM, UI. Jadi, mereka memang sungguh-sungguh menyuarakan ini untuk perbaikan negeri. Bukan punya tendensi kepada salah satu paslon. Nah, Universitas Brawijaya juga seperti itu,” tuturnya.