DPP Gerindra Respon Kabar Dugaan Pungutan Nomor Urut Bacaleg di Jombang

Jombang, VIVA – Dugaan pungutan biaya penentuan nomor urut Bakal Calon Anggota Legislatif (bacaleg) partai Gerindra di Jombang, mendapat tanggapan dari pengurus pusat partai besutan Prabowo Subianto.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, M Irfan Yusuf Hasyim mengatakan dalam Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) nanti, setiap Bacaleg memang dimintai untuk mengumpulkan iuran.

"Secara resmi memang kita ada iuran. Iuran secara resmi dari DPP, baik caleg DPR RI, DPRD Provinsi, maupun DPRD kota atau kabupaten, ada iurannya," kata pria yang akrab disapa Gus Irfan ini, Jumat, 21 Juli 2023.

Ia mengaku besaran iuran tersebut, beragam. Sesuai dengan daerah masing-masing bacaleg tersebut berasal.

"Besarannya berbeda, mulai dari nomor 1, nomor 2 itu beda-beda tergantung juga daerahnya," katanya.

Iuran resmi ini, dikatakan Gus Irfan, untuk membiayai operasional kegiatan pemilu, terutama untuk keperluan saksi.

"Kita menyadari bahwa salah satu kelemahan kita, di pemilu-pemilu sebelumnya, adalah soal saksi. Dan mulai dari sekarang kita, siapkan saksi, terutama anggarannya," tutur Gus Irfan. 

Pria yang juga menjabat sebagai ketum Gerakan Muslim Indonesia Raya (GEMIRA) itu, menjelaskan bahwa terkait dengan pungutan untuk penentuan nomor urut bacaleg, yang diajukan ke KPU, itu tidak ada.

"Penetapan nomor urut, Insya Allah tidak ada. Hanya saja setelah kita tetapkan nomor Bacaleg, maka ada biaya iuran itu (saksi). Nomor 1 sekian, nomor 2 sekian. Jadi tidak dibalik ya. Penetapan dulu, nomor urut 1, iurannya sekian, nomor urut 2 iurannya sekian," kata cucu dari pendiri NU, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Tebuireng Jombang.

Tak hanya itu, penetapan nomor urut dan iuran yang diminta pada Bacaleg partai Gerindra ini, muncul sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi, terkait sistem Pemilu proporsional terbuka.

"Sebelum putusan MK, sudah ada. Besarannya saya gak hafal ya. Tapi untuk DPR RI, DPR Provinsi, dan DPRD Kabupaten kota, besarannya beda. Hanya nomor urut 1 dan 2," tuturnya.

Ia mengatakan, meski ada kabar pungutan biaya nomor urut itu. Pihaknya memastikan bahwa hal tersebut tidak ada. 

"Saya pastikan tidak ada ya. Karena saya juga melakukan pengawasan ya. Yang ada cuman iuran, dan itu resmi, digunakan untuk keperluan pemilu," ujar Gus Irfan.

Seperti diberitakan sebelumnya, beredar kabar ada biaya khusus untuk penentuan nomor urut bacaleg di Jombang. Dan hanya untuk mendapatkan nomor urut 1, Bakal Calon Anggota Legislatif (bacaleg) dikenakan biaya ratusan juta rupiah.