Pemkab Jombang Siapkan Rp6 Miliar Untuk Kebutuhan Pendamping Stunting

Jombang, VIVA – Kasus Stunting di Kabupaten Jombang mencapai 5 ribu kasus setiap tahunnya. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKB-PPPA) setempat kini menggelontorkan anggaran sebesar Rp6 miliar. 

Kepala DPPKB-PPPA Kabupaten Jombang, dr Pudji Umbaran mengatakan, anggaran penanganan stunting akan diprioritaskan khusus untuk pembiayaan tim pendamping keluarga.

"Anggaran stunting itu tidak fokus untuk penanganan stunting ya. Di tempat kami itu (DPPKB-PPPA) anggaran stunting diarahkan untuk bantuan pada tim pendamping keluarga," katanya, Sabtu, 15 Juli 2023.

Besarnya angggaran bagi tim pendamping keluarga ini, diharapkan bisa melakukan pendampingan secara berkelanjutan pada keluarga yang berpotensi stunting. 

"Yang kita harapkan bisa melakukan upaya-upaya pendampingan pada keluarga, terkait dengan mereka yang sudah terdampak atau terverifikasi terjadinya stunting," ujarnya.

Ia menyebut selama ini anggaran stunting yang ada, tidak bisa menyentuh secara langsung pada keluarga stunting.

"Jadi kita tidak bisa membantu secara langsung, seperti memberikan makanan, atau memberikan menu-menu yang bisa memperbaiki gizi mereka. Gak ada anggaran itu," tuturnya.

Ia menegaskan progam yang ada di DPPKB-PPPA hanya berkutat pada penyajian data, dan verifikasi data kasus stunting.

"Program di tempat kami, cuman pendataan, kemudian verfal, pada keluarga yang beresiko stunting. Yang terdiri dari 4T, terlalu dini menikah, terlalu tua untuk melahirkan, terlalu banyak melahirkan, dan terlalu dekat jarak melahirkan," kata Pudji.

Dari data-data yang ada pada program tersebut. Akan diteruskan dengan tindakan pemasangan KB pada ibu-ibu yang usai melahirkan.

"Ibu yang hamil kita konseling untuk KB pasca persalinan. Supaya tidak terjadi kelahiran yang jaraknya terlalu dekat," ujar Pudji.

Dia mentatakan bahwa tim pendamping ini terdiri dari penggerak PKK, Bidan, dan Kader PPKBD (kader KB).

"Mereka ini di SK kan Desa, diusulkan pada kami untuk menjadi tim pendamping keluarga. Dan ini nanti kami latih, nah ini anggarannya juga dari sana, dari bantuan Kemenkes," tuturnya.

Usai dilakukan pelatihan, nantinya tim pendamping keluarga ini akan dilepas di wilayah Desa-desa. Dan kemudian mereka akan ditunjang dengan bantuan uang transport.

"Mereka kita bantuan operasional berupa uang transport untuk melakukan pendampingan pada keluarga," katanya.

Pudji menegaskan mereka memang tidak bisa memberikan bantuan pada keluarga stunting. Karena anggaran stunting di organisasi perangkat daerahnya dipriorittaskan untuk biaya pendamping.

"Tidak ada langsung bantuan untuk keluarga stunting. Karena kita hanya bersifat melakukan pembinaan, konseling gizi, kemudian melakukan penimbangan bayi, kemudian kita lakukan konseling pada catin yang sudah masuk masa pernikahan dan sudah mulai hamil," ujarnya.

Sedangkan anggaran stunting setiap tahunnya mencapai Rp6 miliar. Angka stunting di Kabupaten Jombang di tahun 2023 dibandingkan 2022 lalu. 

"Anggaran kita stunting itu sekitar Rp6 miliar sekian, itu terbagi dalam bentuk bantuan operasional seperti pulsa, transpot dan ATK, dan kemudian betul-betul transport pendampingan," tuturnya.

Perlu diketahui, berdasarkan catatan DPPKB-PPPA, sejak tahun 2021 hingga tahun 2023, kasus stunting di Jombang diatas angka 5.000 kasus.

Tahun 2021, ada sekitar 5.778 kasus stunting. Sedangkan di tahun 2022, ada 5.005 kasus. Dan di tahun 2023 terdapat 5.113 kasus stunting.