Rektor Wisnu Wardhana Malang Gaungkan Netralitas di Pemilu 2024
- Istimewa
Malang, VIVA – Rektor Universitas Wisnu Wardhana (Unida) Malang Prof Suko Wiyono mengajak seluruh akademisi di perguruan tinggi agar menjaga netralitas dalam Pemilihan Umum 2024 mendatang. Sebagai Ketua Dewan Pembina Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Jatim dia tidak akan mengajak PTS di Jatim memilih Paslon Capres maupun Cawapres tertentu, pada Pilpres 2024.
Alasannya, 253 PTS yang tersebar di Jatim tentu memiliki pandangan masing-masing sehingga dia tidak akan mengajak untuk dukung mendukung Capres-Cawapres tertentu. Menurutnya, pimpinan PTS harus memberi teladan kepada segenap warga masyarakat bangsa dan negara untuk melaksanakan nilai-nilai luhur Pancasila dan tidak melanggar etika.
"Kami mengimbau agar pimpinan PTS di Jatim tetap menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat meski harus berbeda pilihan dan juga beda pendapat dalam Pilpres. Pimpinan PTS harus memberi teladan kepada segenap warga masyarakat bangsa dan negara untuk melaksanakan nilai-nilai luhur Pancasila tidak melanggar etika juga tidak melanggar peraturan perundang undangan yang berlaku," kata Suko, pada Senin, 5 Februari 2024.
"Hal ini juga kami harapkan tidak hanya dilakukan oleh pimpinan PTS saja, tetapi juga dilakukan oleh semua yang diberi amanah untuk memimpin bangsa ini disemua lini dan lapisan dari level tertinggi Presiden sampai lapisan yang paling bawah Ini adalah tugas kita bersama," tambah Suko.
Suko mengajak seluruh warga untuk selalu berpegang pada kultur ataupun budaya bangsa. Dia tidak ingin ada perpecahan yang ditimbulkan akibat proses Pemilu 2024.
"Jangan sampai narasi narasi yang kita sampaikan bisa membuat ketersinggungan orang ataupun pihak lain," tutur Suko.
Suko mengatakan, merujuk Undang-undang Dasar 1945. Setiap orang memiliki hak demokrasi tanpa terkecuali. Setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, tanpa terkecuali.
"Silakan menggunakan haknya, tapi jangan memaksakan orang lain bahwa pendapatnya paling benar. Pendapat sekelompok orang tidak boleh dipaksakan sebagai pendapat seluruh rakyat Indonesia. Kami menghimbau untuk menjaga iklim demokrasi, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara diatas kepentingan kelompok, golongan tertentu," kata Suko.
"Harus hati-hati dalam menyampaikan narasi. Sebab menyikapi situasi saat ini menjelang Pemilu dan paska pemilu nantinya, perlu pendekatan kultural kepada siapapun. Tidak boleh main kasar, dan harus merangkul serta menyentuh semua golongan dengan baik," tambah Suko.