Pemkot Malang Klaim Harga Turun Sehingga Warung Tekan Inflasi di Pasar Besar Dihentikan

Malang, VIVA – Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan mengklaim harga kebutuhan pokok turun sehingga Warung Tekan Inflasi Mbois Ilakes di Pasar Besar Kota Malang dihentikan. Warung Tekan Inflasi Mbois Ilakes ini hanya beroperasi selama 11 hari untuk menyambut natal dan tahun baru beberapa waktu lalu. 

Kepala Diskopindag Kota Malang, Eko Sri Yuliadi mengatakan bahwa Warung Tekan Inflasi Mbois Ilakes bukan beroperasi hanya 5 hari namun 11 hari. Alasan tidak diperpanjang hingga lebaran atau Idul Fitri 2024 karena saat itu harga kebutuhan pokok sudah normal kembali sehingga Warung Tekan Inflasi Mbois Ilakes tidak diperpanjang. 

"Tidak 5 hari, tapi 11 hari. Warung tekan inflasi dibuat karena ada kecenderungan harga barang naik. Kalau sudah harga normal kembali dan kebutuhan masyarakat sudah terkendali berarti kan sudah bisa dihentikan. Namanya warung tekan inflasi bukan karena sesuatu bukan kenapa," kata Eko saat dikonfirmasi, Rabu, 28 Februari 2024. 

Eko menjelaskan bahwa kehadiran Warung Tekan Inflasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah lonjakan kebutuhan pokok saat Nataru. Warung Tekan Inflasi dihadirkan untuk menstabilkan harga sekaligus memenuhi permintaan masyarakat. 

"Kalau sudah normal ya sudah (berhenti). Kenapa cuma 11 hari Karena harganya sudah normal, harga sudah terkendali. Nanti menjelang Ramadan akan dibuat lagi," ujar Eko.

Eko mengakui dari 3 Warung Tekan Inflasi yang ada kini hanya di Pasar Blimbing yang sudah beroperasi. Itu pun sejak 2 hari yang lalu baru diaktifkan, yakni Senin, 26 Februari 2024. Sedangkan di Pasar Besar dan Pasar Dinoyo masih dijadwalkan diaktifkan kembali untuk menstabilkan harga jelan ramadan dan Idul Fitri 2024. 

"Karena saat ini harga beras naik makanya warung tekan inflasi kita buka kemarin 2 hari yang lalu di Pasar Blimbing sampai ramadan nanti. Kita menjual harga beras di bawah HET. SPHP Rp54.500 kita jual Rp52.000. Bukan karena sesuatu tanda tanya besar itu hal yang wajar. Kalau sudah normal kebutuhan rakyat terkendali ya sudah. Ini namanya pemerintah hadir dalam kesulitan," tutur Eko.