Kiai dan Ulama Deklarasikan Pesantren sebagai Benteng Pengentasan Kemiskinan di Pasuruan

Menko PMK Muhaimin Iskandar
Sumber :
  • VIVA Malang (Hari Mujianto/Pasuruan)

Pasuruan, VIVA – Ratusan kiai dan alim ulama dari seluruh Indonesia berkumpul di Pondok Pesantren Terpadu Al-Yasini, Pasuruan, dalam sebuah forum penting yang bertajuk Halaqah Kiai dan Alim Ulama Nusantara.

img_title Turun Jadi 8,36 Persen, Bupati Jombang Targetkan 2026 Nol Kemiskinan Ekstrem

Pertemuan ini menghasilkan deklarasi yang menempatkan pesantren sebagai garda terdepan dalam mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial di Indonesia pada Selasa 15 Juli 2025.

Acara yang mengangkat tema "Pesantren Sebagai Simpul Pengentasan Kemiskinan, Pemberdayaan, dan Kemandirian Masyarakat" ini adalah respons langsung terhadap data kemiskinan yang mengkhawatirkan.

img_title Cak Imin Perintahkan Legislator PKB Bikin Pasar Murah Diseluruh Dapil

Lebih dari 3,17 juta orang di Indonesia hidup dalam kemiskinan ekstrem, dan sekitar 20 juta orang berada di bawah garis kemiskinan.

Para kiai dan ulama sepakat bahwa pesantren kini telah berevolusi. Dari sekadar pusat pendidikan Islam, kini pesantren berfungsi sebagai "katup pengaman" sosial dan penggerak ekonomi.

img_title Aktivis Soroti Kasus Kemiskinan Lansia di Jombang, Minta Pemkab Bangunkan Rumah

Sebagai contoh, mereka menyebutkan Pondok Pesantren Sidogiri di Jawa Timur yang berhasil membangun jaringan ritel sendiri, Basmalah Mart, yang mampu bersaing di pasar nasional.

Kekuatan pesantren terletak pada nilai gotong royong dan kemandiriannya. Ribuan pesantren mampu menyediakan pendidikan berkualitas dengan biaya terjangkau, bahkan gratis, tanpa bergantung pada APBN. Hal ini menunjukkan pesantren telah mengambil alih peran negara secara sukarela dan konsisten.

Selain itu, forum ini juga menyoroti pentingnya pengelolaan dana keumatan seperti zakat, infak, dan sedekah (ZIS) secara produktif. Dengan potensi zakat nasional yang mencapai Rp 327 triliun per tahun, kolaborasi lintas sektor dianggap krusial untuk mengubah mustahik (penerima zakat) menjadi muzaki (pemberi zakat).

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Abdul Muhaimin Iskandar, yang turut hadir, menegaskan bahwa pemerintah harus bersinergi dengan pesantren. 

"Pemerintah harus membantu dalam hal standarisasi kurikulum, pengadaan laboratorium, dan peningkatan kualitas guru," ujar Cak Imin.

Halaqah ini ditutup dengan seruan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan lembaga zakat untuk membangun ekosistem pemberdayaan umat berbasis pesantren. Mereka memiliki target ambisius: mencapai 0% kemiskinan ekstrem pada tahun 2026. Dengan sinergi ini, target tersebut diyakini bisa terwujud.