DPRD Soroti Minimnya Terobosan Pemkot Malang Atasi Kemacetan

Malang, VIVA – DPRD Kota Malang desak Pemkot Malang membuat terobosan serta inovasi untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi. Salah satunya melalui APBD 2024 mendatang. 

Sekretaris Komisi C DPRD Kota Malang, Ahmad Wanedi menjelaskan pentingnya solusi untuk mengatasi kemacetan yaitu memfokuskan APBD 2024 difokuskan untuk penangganan macet serta banjir. 

"Jujur saja saya sangat prihatin dengan adanya kemacetan yang kerap terjadi di beberapa titik jalan di Kota Malang. Harus ada solusi dalam penangganannya, selain macet banjir juga menjadi PR yang harus diselesaikan," kata Wanedi. 

Kemacetan masih menjadi problem, sedangkan menambah infrastruktur jalan amat sangat sulit. Di sisi lain, volume kendaraan dan pertambahan kendaraan bermotor selalu meningkat setiap tahun dan cukup tinggi.

"Salah satu solusi misalnya membangun jembatan layang atau moda transportasi umum yang sifatnya massal. Meski jembatan layang tidak mungkin terealisasi tahun 2024 mendatang setidaknya segera ada jalan keluar," ujarnya.

Selain itu, pembangunan juga harus mengakomodir hasil Musrenbang. Sebab, persoalan pembangunan itu bukan saja di tengah kota, melainkan juga berada di 57 kelurahan.

"Semua itu menjadi tanggung jawab DPRD Kota Malang dan Pemkot Malang di tengah keterbatasan anggaran dengan berlandaskan pembangunan yang merata dan menjangkau seluruh kelurahan," tuturnya.

Bila masalah tersebut bisa terselesaikan tentu bisa mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun hal itu membutuhkan kolaborasi dengan pemerintah pusat dan tak menggangu pemilu agar pesta demokrasi berjalan aman dan damai.

"Sehingga tidak mengganggu proses pembangunan di Kota Malang," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Asmualik mengatakan pembangunan harus berkelanjutan guna mengatasi problem banjir dan kemacetan.

"Kita harapkan pembangunan berlangsung tahap demi tahap teruraikan. Perlu kebijakan lima tahunan berkelanjutan," ujarnya.

Terkait persoalan kemacetan, lanjutnya, Dinas Perhubungan Kota Malang harus mengatur parkir dan titik tikung rawan macet. Selanjutnya, sistem moda transportasi diperbaiki.

"Modernisasi angkutan kota menjadi keharusan lantaran sudah waktunya berbasis online. Dengan demikian, penumpang bisa bayar nontunai, begitu juga penerima layanan juga harus diperhatikan sehingga saat naik angkot tanpa menunggu lama," katanya.

Angkot yang beradaptasi dengan era digital dan kekinian menjadi salah satu solusi mengurai kemacetan.

"Setidaknya Dishub bisa membuat aplikasi selain peremajaan angkot," ujarnya.

Sementara itu, Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat mengatakan Pemkot Malang telah melakukan berbagai upaya penanganan kemacetan antara lain operasi gabungan dan penertiban parkir liar. 

"Termasuk akan membangun fasilitas parkir di areal Stadion Gajayana dan eks Dinas Lingkungan Hidup. Bahkan Dishub juga sudah membuat kajian persoalan kemacetan dan kajian subsidi untuk angkot sehingga penanganan nanti bisa terintegrasi dan berkelanjutan yang diselaraskan dengan Perwali," tuturnya.