DPRD Kota Malang : PAK Fokuskan Perbaikan Pasar dan Jalan

Malang, VIVA – Pemeliharaan dan peningkatan jalan serta perbaikan pasar tradisional menjadi fokus DPRD Kota Malang dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD tahun 2023.

Hal itu ditegaskan oleh Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika. Alasannya hal itu penting karena program tersebut langsung bersentuhan dengan masyarakat.

"Seperti yang urgent di PAK itu terkait pasar sama jalan, artinya pemeliharaan jalan berlubang. Kalau drainase belum, itu masuk di APBD murni 2024 karena anggarannya besar. Terkait Kayutangan juga sudah selesai, tidak akan kita anggarkan lagi, pengerjaan terakhir kan koridor 3 itu angkanya Rp6 miliar itu sudah terakhir," katanya beberapa waktu lalu.

Saat ini DPRD Kota Malang memberikan perhatian terhadap perbaikan pasar-pasar tradisional. Hal itu penting dan harus menjadi perhatian atau rekomendasi dari Panitia Khusus (Pansus) sebelum pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) untuk dimasukkan dalam PAK APBD 2023.

Saat ini Pansus Perbaikan Pasar tengah fokus dalam mengurai permasalahan dan melakukan percepatan penanganan di 3 pasar Kota Malang, yakni Pasar Besar, Pasar Induk Gadang, dan Pasar Blimbing.

"Makanya Pansus pasar ini ngebut, walaupun begitu pasti nanti tetap terbentur pada regulasi karena tersandera oleh Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pihak ketiga. Tapi ya kita akan tetap upayakan," ujarnya.

Sebelumnya, dia juga menyoroti pentingnya penundaan lelang pengadaan proyek yang belum dilaksanakan, dan memfokuskan APBD perubahan pada 2 prioritas yakni pemeliharaan jalan dan perbaikan pasar.

"Contohnya rekomendasi agar proyek renovasi GOR Ken Arok dengan anggaran Rp3,5 miliar ditunda dan dimasukkan dalam APBD murni tahun 2024. Tujuannya agar pelaksanaan proyek berjalan tepat waktu," tuturnya.

Pasalnya renovasi GOR Ken Arok sejauh ini belum terlaksana baik dari tahap lelang dan sebagainya. Solusi terbaik yaitu ditunda dan dimasukkan dalam APBD murni 2024. 

"Kemudian beberapa pengerjaan di masing- masing OPD yang belum lelang, lebih baik dilebur artinya dicoret dan geser untuk program lain. Tapi harus dianggarkan di APBD murni 2024. Karena pasti tidak akan nutut waktunya," ujarnya.

Sementara itu, berkaitan dengan pemeliharaan jalan menjadi salah satu aspek penting demi kenyamanan masyarakat. Made menjelaskan bahwa hal ini merupakan tanggung jawab Dinas PUPR Kota Malang, mengingat situasi cuaca ekstrem yang terjadi saat ini.

"Pemkot Malang harus fokus dan menambahkan anggaran dalam pemeliharaan jalan, baik yang akan dilakukan secara rutin ataupun insidentil untuk menghadapi dampak fenomena El-Nino," katanya.

Pemeliharaan dirasa masih bisa dilakukan, namun untuk penambahan jalan baru nampaknya tidak mungkin karena memerlukan anggaran cukup besar.

"Gak mungkin di bawah Rp200 juta. Itu akan kita masukkan di APBD murni 2024. Kalau ada pengajuan PU akan kita arahkan karena kebijakan umum anggaran ini, setelah ini pembahasan APBD murni 2024. Makanya PAK difokusnya ke pemeliharaan jalan," katanya.