Mujadalah Kiai Kampung, Prabowo dan Anies Baswedan Datang Ganjar Absen
- Viva Malang/Uki Rama
Malang, VIVA – Dua Calon Presiden RI masing-masing Prabowo Subianto dan Anies Rasyid Baswedan datang memenuhi undangan Jami'yah Muslahatil Ummah Mujadalah Kiai Kampung seluruh Indonesia. Kegiatan ini berlangsung di Atamimi Palace, Villa Puncak Tidar Desa Karangwidoro, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang pada Sabtu, 18 November 2023.
Untuk Prabowo Subianto datang pada sesi pertama sekira pukul 12.30 WIB. Dia datang dengan gaya khas memakai songkok atau peci dengan kemeja putih panjang.
Salah satu program yang dia bahas adalah pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dimana pada 2022 Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi terbesar sejak 2014 dengan angka 5,31 persen.
Prabowo menyebut kunci pertumbuhan ekonomi di Indonesia karena iklim politik yang tenang dan sejuk. Dimana hal itu dikatakan Prabowo sebagai wujud tangan dingin Presiden RI Joko Widodo.
Keputusan Jokowi merangkul Prabowo usai dikalahkan di Pemilihan Presiden 2019 membawa angin sejuk bagi kondisi politik tanah air. Keputusan Prabowo masuk dalam kabinet Jokowi sebagai Menteri Pertahanan turut menyudahi rivalitas panas yang terjadi selama Pilpres 2014 dan 2019 antar kedua kubu pendukung Jokowi dan Prabowo.
"Saya ini sudah kalah dua kali sama Pak Jokowi. Saat beliau menang kalau di negara lain bisa saja beliau (Jokowi) habisi saya sekalian. Tapi tidak, beliau mengajak saya bergabung. Beliau ajak ayo mari sama-sama kita berbakti kepada negara dan bangsa Indonesia. Dan ternyata benar, ketika kita bergabung terjadi suatu ketenangan kesejukan," kata Prabowo di depan ratusan kiai kampung yang hadir.
Selanjutnya, Anies Baswedan datang sekira pukul 20.53 WIB malam. Dia datang dengan menggunakan setelan busana muslim. Memakai sarung, dengan kombinasi baju kokoh dan peci hitam.
Dia mendapatkan resolusi dari para kiai kampung. Resolusi dibacakan oleh pencetus Mujadalah, Amin Ahmad Balbaid.
Resolusi berkaitan dengan kebutuhan dasar yang menjadi hak masyarakat harus terpenuhi, mulai pendidikan, kesehatan, sandang, pangan dan papan. Mereka ingin presiden terpilih membuat kebijakan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.
Resolusi yang disepakati, pertama adalah menyatakan keberpihakan, menjamin dan bertanggung jawab atas terwujudnya sistem pendidikan dan kesejahteraan guru yang manusiawi. Karena, dari temuan masih banyak guru-guru di pedesaan yang menerima gaji jauh di bawah kata layak. Mereka ingin 20 persen Dana Desa yang diperoleh dari pemerintah pusat, harus dipergunakan untuk kesetaraan pendidikan tersebut.
