Presiden Jokowi Ungkapkan Syarat Pembangunan Jalan Tol Malang-Blitar

Presiden RI Joko Widodo di Malang
Sumber :
  • Viva Malang

Malang, VIVA Presiden RI Joko Widodo mengungkapkan bahwa permintaan pembangunan jalan tol tidak hanya dari wilayah Pulau Jawa saja. Namun, luar daerah pulau Jawa juga cukup banyak diminta. 

DPRD Kota Malang Minta Pemkot Malang Tegas ke Pengembang Perumahan agar Serahkan PSU

Dalam setiap kunjungan ke daerah. Jokowi mengaku selalu mendapat permintaan itu. Dia menyebu, alasan kepala daerah meminta pembangunan tol karena insfrastuktur ini dianggap mampu memicu titik pertumbuhan ekonomi baru. 

"Permintaan pembangunan jalan tol tidak hanya di Jawa saja tidak hanya di Jawa Timur saja. Setiap saya ke daerah permintaannya selalu itu. Karena kepala daerah Gubernur, bupati wali Kota melihat bahwa tol bisa mentriger titik pertumbuhan ekonomi baru," kata Jokowi di Kota Malang, Senin, 24 Juli 2023

DPRD Minta Pemkot Malang Dukung UMKM untuk Berkembang di Masa Sulit

Di Jawa Timur tol Malang-Blitar menjadi wacana yang paling dinantikan oleh masyarakat. Wacana pembangunan tol yang menghubungkan Malang dan Blitar dianggap sebagai solusi untuk mempercepat mobilitas orang dan barang mobilitas logistik. 

"Pembangujan jalan tol bisa mempercepat mobilitas orang dan barang mobilitas logistik. Sehingga pemanfaatannya di rasakan, banyak permintaan," ujar Jokowi. 

Persoalan Jalan Berlubang, DPRD Kota Malang Minta Pemkot Segera Perbaiki

Jokowi mengungkapkan, meski permintaan pembangunan jalan tol cukup banyak dia menegaskan prioritas masih di luar Pulau Jawa. Pembangunan jalan tol di luar Jawa dianggap paling krusial. 

"Tetapi prioritas masih di luar Jawa," tutur Jokowi. 

Jokowi mempersilahkan daerah di Pulau Jawa untuk membangun jalan tol asal internal rate of return atau tingkat efisiensi investasinya tinggi. Dengan begitu pembangunan jalan tol Malang-Blitar dapat direalisasikan. 

"Di Jawa asal internal rate of returnnya masuk ya dipersilahkan. Tapi kalau internal rate of returnya masih belum layak disitulah PNM bisa dilakukan BUMN. Tapi kalau internal rate of return bisa diberikan ke BUMN atau diberikan ke Kementerian PUPR semua masih bisa dikalkulasi. Termasuk Jatim termasuk yang Malang," kata Jokowi.