DPUPR Kota Batu Bentuk Relawan TATTAS Untuk Kawal Permasalahan Fasum

Malang – Ada Relawan Taktis, Tanggap, dan Tuntas (TATTAS) atau biasa disebut Tatas di Kota Batu. Kolaborasi antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Batu dan masyarakat ini konsen terhadap permasalahan fasilitas umum.

Kepala DPUPR Kota Batu, Alfi Nurhidayat mengatakan pembentukan TATTAS berawal dari kepedulian masyarakat yang tanggap terhadap permasalahan fasilitas umum yang rusak di lingkungan mereka. 

"Ini adalah wujud kolaborasi pemerintah dengan masyarakat agar permasalahan-permasalahan di lingkungan segera terselesaikan misalnya jalan berlubang, kerusakan PJU maupun PJL, dan sebagainya," katanya, Selasa 6 Mei 2023.

Tugas dari masyarakat yang tergabung TATTAS tidak hanya melapor tapi juga bisa membenahi kerusakan tersebut selama kerusakan masih dalam skala kecil. Teknisnya, relawan melaporkan kerusakan ke DPUPR lalu dilakukan perhitungan atau kajian oleh DPUPR untuk kebutuhan barang dan dilakukan eksekusi.

"Bila kerusakan skala kecil, bisa dieksekusi oleh relawan TATTAS sendiri setelah kita hitung kebutuhan bahan atau dikerjakan secara swakelola. Misal untuk jalan berlubang kecil relawan bisa mengerjakan sendiri, kalau skala besar maka akan kita lelang," ujarnya.

TATTAS merupakan bentuk pembangunan berbasis masyarakat atau community based development seperti yang telah dilakukan DPUPR Kota Batu selama dalam menjalankan program-programnya.

"Melalui relawan TATTAS ini kami tegaskan bahwa DPUPR tidak anti kritik terhadap permasalahan lingkungan yang ada di bawah naungan kami. Tapi sebaliknya dengan adanya relawan kami sangat terbantu melalui informasi yang disampaikan untuk selanjutkan kami lakukan tindak lanjut," tuturnya.

Sementara itu, Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai mengatakan guna mendorong peningkatan pelayanan masyarakat, dirinya mendorong adanya gerakan One Agency One Innovation atau satu instansi satu inovasi di 2023.

"Dari satu instansi satu inovasi ini kami berharap akan mampu menjadi motivasi bagi seluruh jajaran di Pemerintah Kota Batu. Tidak hanya di tingkat SKPD tapi sampai di tingkat Kecamatan dan Kelurahan dalam meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam pelayanan masyarakat," katanya.

Gerakan ini, selain telah menjadi amanat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Juga diharapkan akan meningkatkan pelayanan, daya saing dan kinerja Pemerintah Kota Batu agar lebih baik lagi.

"Meski Kota Batu telah berkembang dan maju sangat pesat dibanding daerah lain. Namun kita juga masih melihat, belum semua instansi berkreasi dan berinovasi khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Jika ini dilakukan bersama-sama maka kita mampu bersaing dengan daerah-daerah lain dalam memberikan pelayanan masyarakat," ujarnya.

Kepala BPSDM Jawa Timur ini menambahkan, gerakan One Agensy One Innovation akan mempercepat capaian inovasi di setiap unit kerja. Artinya semua unit kerja harus menampilkan inovasi sehingga semua bisa berkembang secara massif dan mampu meningkatkan kinerja dan jika telah menjadi gerakan bersama, maka Pemkot Batu akan lebih cepat dalam memberi pelayanan kepada masyarakat.

"Kami sampaikan bahwa inovasi tidak harus sesuatu yang mahal dan menggunakan anggaran yang besar. Tetapi bisa saja hal yang sederhana tetapi diaplikasikan dan berdampak bagi orang banyak," tuturnya.

Intinya inovasi harus sesuai prinsip Permenpan meliputi adanya peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak menimbulkan konflik kepentingan, berorientasi kepentingan umum.

"Selain itu harus terbuka, memenuhi nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan sendiri," katanya.