DPR Desak Pembentukan Satgas Human Trafficking

Malang – DPR RI kembali mendesak realisasi rencana pembentukan Satgas Trafficking. Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani mengingatkan pemerintah.

Wakil rakyat daerah pemilihan DKI Jakarta II ini mempertanyakan Satgas Human Trafficking yang pernah direncanakan pemerintah sebelumnya.

Menurut Christina upaya Satgas Pemberantasan Perdagangan Orang yang dibarengi dengan implementasi MoU, akan banyak membantu upaya negara memaksimalkan perlindungan PMI.

 "Nah itu sekarang sudah sejauh mana, baik pembentukan maupun implementasinya? Kalau kita hanya berpegang pada MoU tentu tidak bisa pastikan semua akan berjalan baik. Harus sinkron juga dengan upaya di dalam negeri memberantas praktek-praktek mafia pengiriman PMI secara ilegal," jelas dia. 

Menurutnya selain pengawasan implementasi MoU Penempatan Pekerja Migran Domestik antara Indonesia dan Malaysia, realisasi satgas tersebut tidak kalah penting.

Agar pemerintah bisa memastikan praktik pengiriman PMI ilegal, khususnya ke Malaysia harus benar-benar diawasi. Aryani mendesak para pelakunya ditindak tegas. Hal ini dimintanya seiring mulai dibukanya pengiriman PMI ke Malaysia. 

"Ini penting kami ingatkan agar MoU ini jangan membuat kita berpuas diri bahwa persoalan marginalisasi PMI yang selama ini kita lawan akan beres dengan sendirinya sementara pengiriman ilegal masih marak terjadi. Ini perlu jadi catatan kami untuk pemerintah sehingga upaya perlindungan kita terhadap PMI berjalan simultan," kata Christina kepada wartawan di Jakarta, Senin, 8 Agustus 2022.

Halaman Selanjutnya

Kasus yang menimpa PMI selama ini, khususnya yang ada di Malaysia, diakui akibat pengiriman ilegal atau unprosedural. Bahwa saat ini, sudah ada MoU antara Indonesia dan Malaysia harus dibarengi dengan implementasi komitmen pemberantasan mafia pengiriman PMI secara ilegal.