KPU Akui Kurang Anggaran Pemilu Rp 4,36 T
KPU mengusulkan anggaran sarana dan prasarana, operasional perkantoran, dan teknologi informasi sebesar Rp 4,02 Triliun. Namun, terealisasi hanya sebesar Rp 692 juta (17,21 persen) atau masih kurang Rp3,33 Triliun. Kedua, lanjut Hasyim, persiapan tahapan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 tidak bisa dilaksanakan pada tahun 2022, karena anggaran yang diusulkan tidak dipenuhi oleh Kementerian Keuangan.
"KPU berharap Kementerian Keuangan dapat menyetujui proses revisi anggaran sesuai dengan prioritas kebutuhan yang telah direncanakan oleh KPU dan disetujui oleh DPR dalam rapat konsultasi," kata Hasyim.
KPU mengusulkan anggaran sarana dan prasarana, operasional perkantoran, dan teknologi informasi sebesar Rp 4,02 Triliun. Namun, terealisasi hanya sebesar Rp 692 juta (17,21 persen) atau masih kurang Rp3,33 Triliun. Kedua, lanjut Hasyim, persiapan tahapan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 tidak bisa dilaksanakan pada tahun 2022, karena anggaran yang diusulkan tidak dipenuhi oleh Kementerian Keuangan.
"KPU berharap Kementerian Keuangan dapat menyetujui proses revisi anggaran sesuai dengan prioritas kebutuhan yang telah direncanakan oleh KPU dan disetujui oleh DPR dalam rapat konsultasi," kata Hasyim. Padahal, tekan Hasyim, KPU sudah menyelenggarakan sejumlah kegiatan dan program Pemilu Serentak 2024 di Tahun 2022. Seperti perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu, pemuktahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu, tahapan penetapan jumlah kursi dan dapil, dan pencalonan anggota DPD.
Selain tahapan tersebut, pada tahun 2022 dilaksanakan persiapan tahapan kampanye, pemungutan dan penghitungan suara serta penetapan hasil pemilu. Pada tahun 2022, KPU juga melaksanakan sosialisasi, seleksi badan ad hoc, dan pengembangan teknologi informasi," imbuhnya.
Data anggaran KPU untuk pemilu serentak di tahun 2022:
- kebutuhan: Rp 8.061.085.734.000
