Komisi C DPRD Jombang Soroti Proyek PSD yang Terancam Molor
- Elok Apriyanto / Jombang
Jombang, VIVA – Komisi C DPRD Kabupaten Jombang, Jawa Timur akan memanggil Dinas Kesehatan Jombang terkait progres pembangunan dua puskesmas yang dinilai terancam molor.
Kedua proyek strategis daerah (PSD) tersebut adalah Puskesmas Keboan di Kecamatan Ngusikan dan Puskesmas Jelakombo di Kecamatan Jombang.
Ketua Komisi C DPRD Jombang, M. Zahrul Jihad atau yang akrab disapa Gus Heri, mengatakan bahwa pemanggilan Dinas Kesehatan dijadwalkan berlangsung dalam minggu ini.
Hal ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan proyek pelayanan kesehatan di Jombang yang progresnya dinilai belum sesuai rencana.
“Kami akan memanggil Dinas Kesehatan Jombang untuk meminta penjelasan terkait pembangunan Puskesmas Keboan dan Puskesmas Jelakombo. Waktu pengerjaan tinggal beberapa minggu lagi, tapi progresnya masih jauh dari target,” kata Gus Heri, Senin 21 Juli 2025.
Menurutnya, kedua proyek tersebut masuk dalam program strategis daerah Jombang karena berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan masyarakat.
Ia menegaskan agar pembangunan puskesmas dilakukan secara serius dan profesional, bukan asal-asalan.
“Ini menyangkut fasilitas pelayanan dasar masyarakat. Kami menerima banyak laporan dari warga dan media soal lambatnya progres pembangunan Puskesmas Jombang ini, sehingga kami perlu turun tangan,” ujarnya.
Komisi C DPRD Jombang berencana meminta klarifikasi dari Dinas Kesehatan mengenai progres pembangunan serta langkah antisipasi jika pekerjaan tak rampung sesuai jadwal.
“Kami ingin tahu apa langkah yang disiapkan Dinas Kesehatan jika terjadi keterlambatan. Fungsi kami adalah mengawasi agar proyek selesai tepat waktu dan kualitasnya maksimal,” tutur Gus Heri.
Selain itu, anggota Komisi C DPRD Jombang lainnya, Saifullah, menambahkan bahwa proyek pembangunan Puskesmas Keboan memang mengalami sejumlah kendala di lapangan.
Menurutnya, hal ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar tidak berdampak pada pelayanan kesehatan warga.
“Proyek strategis daerah harus dievaluasi secara menyeluruh. Kendala di lapangan itu harus segera diatasi agar tidak mengganggu pelayanan kesehatan masyarakat,” kata Saifullah, politisi dari Fraksi PDI Perjuangan.
Ia juga mengingatkan agar tidak ada pembiaran terhadap keterlambatan pembangunan fasilitas kesehatan seperti puskesmas.
