Proyek TPT Sepanyul Jombang Dinilai Asal-asalan, Aktivis Desak APH Usut Dugaan Potongan Pokir
- Elok Apriyanto / Jombang
Jombang, VIVA – Proyek pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) senilai Rp250 juta di Dusun Sepanyul, Desa Spanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, menuai sorotan warga dan aktivis.
Proyek yang didanai dari alokasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD Jombang dari Fraksi PKS itu diduga dikerjakan asal-asalan.
Warga mengeluhkan pekerjaan tetap berlangsung meskipun kondisi sungai di lokasi proyek masih tergenang air. Kondisi ini dinilai berisiko terhadap kualitas bangunan dan berpotensi mempercepat kerusakan.
"Pekerjaannya tetap jalan meski sungai masih banjir. Itu bisa bikin cepat rusak," kata NR, warga setempat, Sabtu 14 Juni 2025.
Selain soal teknis, warga juga menyebut adanya dugaan pemotongan anggaran atau dugaan fee proyek pokir yang diduga diserahkan kepada oknum anggota DPRD.
"Informasinya yang berkembang di masyarakat kayak gitu, katanya ada setoran ke orang dewan yang punya pokir," ujarnya, sembari mewanti-wanti namanya untuk tidak dipublikasikan.
Sejumlah warga menyampaikan kekhawatiran terhadap keberlanjutan proyek. Mereka menilai pembangunan di tengah genangan air tanpa perencanaan teknis matang bisa berdampak pada daya tahan bangunan.
"Kalau dikerjakan saat sungai masih tergenang, ya cepat rusak. Bisa-bisa ambruk dalam waktu dekat," tutur Har, warga lainnya.
Sementara itu, sorotan tajam juga datang dari kalangan aktivis. Direktur Lingkar Indonesia untuk Keadilan (LInK), Aan Anshori, menyebut dugaan pemotongan dana pokir DPRD Jombang sebagai praktik lama yang terus berlangsung karena lemahnya penindakan hukum.
"Praktik pemotongan dana pokir selama ini dianggap wajar oleh pelakunya. Padahal ini perbuatan nista yang mencerminkan kemiskinan mental," katanya.
Untuk itu, Aan mendorong aparat penegak hukum (APH) untuk segera turun tangan. Menurutnya, partai politik juga harus bertanggung jawab atas kadernya yang menyalahgunakan anggaran pokir.
"APH wajib bertindak secara hukum. Tapi partai politik juga punya tanggung jawab besar untuk mengawasi kadernya," ujarnya.
Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dusun Sepanyul, Wiwik, yang juga bertindak sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), menjamin pembangunan TPT tetap mengikuti spesifikasi teknis.
"Saya pastikan kualitasnya bagus. Ini untuk masyarakat, saya tidak mau meninggalkan bangunan jelek," tuturnya, Kamis 5 Juni 2025.
