Pasca Darurat PMK, Komisi B DPRD Jombang RDP dengan Disnak
- VIVA Malang (Elok Apriyanto/Jombang)
Jombang, VIVA – Pasca ditetapkannya keadaan darurat Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Komisi B DPRD Jombang, Jawa Timur, menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Peternakan (Disnak) Jombang.
Dalam RDP itu, wakil rakyat juga ingin menanyakan perkembangan dan upaya penanganan, hingga pencegahan kasus PMK di kota santri, oleh Disnak.
Ketua Komisi B DPRD Jombang, Anas Burhani menjelaskan, pihaknya memanggil Disnak Jombang untuk mempertanyakan langkah yang dilakukan dinas pasca penetapan darurat PMK.
"Hearing tadi membahas terkait dengan PMK dan kami juga meminta laporan dari dinas seperti apa," kata Anas, Rabu 5 Februari 2025.
Ia menyebut, saat ini dinas terus gencar melakukan vaksinasi. Bahkan, untuk vaksin hewan ternak sudah tuntas pada tahap pertama. "Tujuh ribu lebih sapi sudah divaksin," ujarnya.
Lebih lanjut, politisi PKB ini mengatakan, untuk vaksin selanjutnya akan dilakukan pada Minggu ini. "Tanggal 10 (Februari) nanti akan dilakukan vaksin lanjutan. Karena vaksin dari Dinas Provinsi Jawa Timur sudah turun," tuturnya.
Ia menyebut bahwa berdasarkan paparan dari Plt Kepala Disnak, Kabupaten Jombang mendapat bantuan vaksin sebanyak 20 ribu.
"Selain itu juga dinas juga sudah memperpanjang penutupan pasar hewan," kata Anas.
Hal senada juga disampaikan oleh Wakil ketua komisi B, Ama Siswanto. Menurut Ama, pada RDP hari ini, pihaknya meminta dinas untuk mengalokasikan bantuan ganti rugi pada sapi peternak yang mati karena terpapar PMK.
"Semisal sapi indukan diganti dengan anakan sapi dengan senilai Rp 10 juta," ujarnya.
Sementara itu, Plt Disnak Kabupaten Jombang M Saleh mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan kronologis awal penyebaran PMK di Kabupaten Jombang. "Mulai meledaknya itu awal November 2024 sampai akhir Januari kemarin," tutur Saleh.
Ia menegaskan, mewabahnya kasus PMK di Jawa Timur memang sangat luar biasa. Sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan sebagai keadaan darurat.
"Jombang juga seperti itu sehingga kita akan terus melakukan vaksin dan perpanjang penutupan pasar hewan," kata Saleh.
Ia menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan vaksinasi, sebagai upaya penekanan kasus PMK di kota santri.
"Setelah dilakukan vaksinasi ini sudah ada pergerakan melandai. Ini kami terus memaksimalkan vaksin. Sampai akhir tahun 2025 kita akan terus melakukan vaksin," ujarnya.
Ia merinci, kasus PMK kini mencapai 1.404 ekor, yang mati 91 ekor, sedangkan yang dilakukan potong paksa ada 131 ekor dan yang sembuh 881. "Masih sakit dalam perawatan 299 ekor," tuturnya.
