Usai DPW LIRA Jatim Dilantik, Pengurus Kebut Program Kerja
- Istimewa
Malang, VIVA – Jajaran pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Jawa Timur (Jatim) periode 2023-2028 resmi dilantik pada Minggu, 15 Desember 2024. DPW LIRA Jatim yang dinahkodai M Zuhdy Achmadi dilantik langsung oleh Presiden DPP LIRA Andi Syafrani.
Prosesi pelantikan DPW LIRA Jatim kali ini bersamaan dengan pelantikan 20 DPD LIRA di wilayah Jatim serta Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) DPW LIRA Jatim. Pelantikan dan Rakerwil dilakukan sejak 14 hingga 15 Desember 2024 di Lawang, Kabupaten Malang.
Sejumlah pejabat hadir dalam prosesi pelantikan DPW LIRA Jatim periode 2023-2028. Mereka diantaranya Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Benny Sampurwato, Plh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jatim Nurul Ansori, Bupati Malang M Sanusi dan Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan periode 2019-2024 Sudiono Fauzan.
"Ini merupakan sebuah pengakuan bahwa kita ini organisasi yang eksis, resmi dan berkiprah di Provinsi Jatim," kata Presiden DPP LIRA Andi Syafrani.
Andi menyebut prosesi pelantikan ini merupakan langkah awal untuk menyusun program kerja dan langkah yang lebih konkret untuk kepentingan masyarakat.
"Setelah pelantikan ini akan dilaksanakan raker yang menyerap aspirasi dari berbagai daerah di Jawa Timur. Nanti aspirasi ini kita harapkan bisa diformulasikan dalam rencana kerja supaya lebih jelas ke depannya," ujar pria yang berprofesi sebagai advokat itu.
Dia berharap, penyusunan program kerja di tingkat DPW hingga DPD harus selaras dengan program kerja DPP untuk memperkuat sinergitas antar jajaran pengurus LIRA di setiap tingkatan.
"Ini juga akan disinergikan dengan rencana kerja di tingkat dpp, karena sesaat lagi kita juga akan menggelar rakernas," tutur Andi Syafrani.
Andi menuturkan, pada prinsipnya, LIRA yang merupakan Non-Governmental Organization (NGO) sejak 17 tahun lalu ini memiliki tujuan utama untuk memberikan advokasi kepada masyarakat. Selain itu juga harus sinkron dengan program kerja dari pemerintah daerah. Karena LIRA memiliki motto shadow goverment atau pemerintah bayangan.
"Ketika ada program yang melenceng dari tujuan utamanya, maka di situlah tugas kita untuk mengoreksi," kata Andi Syafrani.
