BP2MI Sebut Sudah 180 Jenazah PMI Ilegal Dipulangkan ke Jatim
- Mochamad Rois / Pasuruan
Pasuruan, VIVA – Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Ramdani terus melakukan blusukan ke pelosok daerah untuk mensosialisasikan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Di hadapan lebih dari 750 orang di halaman Pondok Pesantren Metal, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan. Benny menjelaskan jika banyak orang PMI pulang dipeti jenazah selama ia menjabat, akibat berangkat kerja keluar negeri secara ilegal.
"Selama 3 tahun menjabat, saya menangani kepulangan 2.366 jenazah. 1 hari masuk 3 peti jenazah ke negara kita. Untuk di Jawa Timur ada 180 jenazah yang sudah dipulangkan, itu saudara-saudara kita sebangsa setanah air," kata Benny Ramdani, Sabtu, 30 September 2023.
Selain angka kematian tragis itu, Dihadapan masyatakat desa dan kalangan santri Benny mengungkapkan selama tiga tahun ini menjabat PMI ilegal yang dideportasi 105.954 orang. Sementara yang pulang dalam kondisi sakit ada 3.602 orang, diantaranya sakit cacat secara fisik, depresi ringan, depresi berat, hingga hilang ingatan.
"Ini harus dihentikan. Kalau saya menjeput di bandra kadang nangis. Dulu mereka berangkat rapi, pakai baju bagus, pulang tidak bawa apa-apa. Diberikan seragam oleh perwakilan luar negeri dan kadang ditangannya ada kantong plastik sepotong roti dan sebotol air mineral. Itu akibat PMI dijebak penempatan ilegal," ujar Benny.
Oleh sebab itu, Benny pun menegaskan jika saat ini negara sudah berpihak dan memandang tinggi PMI. Selama ini, total 4,8 juta orang PMI yang bekerja di luar negeri telah menyumbang devisa tertinggi kedua secara nasional, setelah minyak dan gas, lalu diatas penerimaan devisa jasa pariwisata.
Jika berangkat secara resmi sejak awal, para PMI otomatis dilindungi negara dan negara memberikan pelatihan PMI agar kompeten, terampil di bidangnya. PMI kemudian memiliki kemampuan berbahasa asing. Sebab, PMI adalah harga diri dan wajah Indonesia yang dilihat oleh orang luar negeri.
"Jawa Timur itu kan provinsi tertinggi kedua penempatan PMI, setelah Jawa Barat. Di mana tertinggi itu, dia juga sama dengan penempatan tidak resminya (ilegal), dan bagaimana ini kita perangi. Kunci salah satunya adalah sosialisasi dan pembinaan," tutur Benny.
