Ratusan Ojol Demo Kantor DPRD, Pertanyakan Mutu Pertalite dan Keluhkan Mesin 'Brebet'
- Hari Mujianto / Pasuruan
Pasuruan, VIVA – Ratusan pengemudi ojek online (Ojol) menggelar aksi demonstrasi damai di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pasuruan, pada Selasa, 4 November 2025.
Aksi ini merupakan bentuk protes keras dan tuntutan kepada pemerintah serta Pertamina agar segera mengambil tindakan tegas terkait dugaan menurunnya mutu Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite.
Para pengemudi mengklaim, BBM tersebut sering menyebabkan gangguan mesin, yang mereka istilahkan sebagai gejala "brebet" pada kendaraan mereka.
Aksi yang diperkirakan diikuti oleh sekitar 400 pengemudi Ojol ini berlangsung tertib dan damai. Setelah menyampaikan aspirasi di luar gedung, perwakilan peserta aksi diterima langsung oleh Ketua DPRD Kota Pasuruan, M Toyib, untuk melakukan audiensi.
M Toyib menyampaikan apresiasi tinggi atas sikap tertib para peserta demo, menilai cara penyampaian aspirasi yang damai jauh lebih efektif.
"Demo yang damai, ya, demo damai. Dan ini lebih efektif," ujar M Toyib.
Ia menambahkan, pihaknya telah menerima tuntutan yang nantinya akan ditindaklanjuti.
"Ada beberapa tuntutan yang sudah tertera dalam rekomendasi itu, dan nantinya akan kami tindak lanjuti," katanya.
Lebih lanjut, Toyib menegaskan bahwa keluhan pengemudi Ojol ini bukanlah kasus tunggal, melainkan sudah menjadi fenomena yang dirasakan oleh masyarakat luas dan sangat merugikan, terutama bagi pengemudi yang menggantungkan penghasilan pada kondisi prima kendaraan.
Secara mengejutkan, Ketua DPRD Kota Pasuruan itu turut mengaku mengalami gejala serupa pada kendaraannya. Pengakuan ini semakin memperkuat dugaan adanya masalah pada mutu BBM Pertalite yang beredar.
"Saya juga mengalami sendiri, kok. Ada sepeda motor baru, tapi nyendut-nyendut. Saya lihat bensinnya masih ada. Ini salah satu bukti bahwa masalah ini memang nyata dan harus segera ditindaklanjuti," tutur Toyib.
Ia juga menambahkan bahwa persoalan mutu Pertalite ini telah meluas. Pemeriksaan serupa melalui Sidak sebelumnya juga telah dilakukan di wilayah Kabupaten Pasuruan.
Menanggapi serius tuntutan ini, Toyib menyoroti pentingnya penanganan cepat dari pihak terkait agar permasalahan tidak meluas dan merugikan masyarakat.
Untuk mencari kejelasan dan pertanggungjawaban, DPRD Kota Pasuruan berencana untuk segera bertindak.
