Gepeng dan Pengamen di Jombang Tidak Kapok Meski Sering Dirazia

Gepeng yang diamankan Satpol PP Jombang
Sumber :
  • Elok Apriyanto / Jombang

Jombang, VIVA – Meski sudah berulang kali dirazia dan dibina, gelandangan, pengemis (gepeng), serta pengamen di wilayah Kabupaten Jombang tetap nekat beroperasi di jalanan. 

img_title 3 Pasar di Jombang Masih Sepi Pedagang, Bupati Belum Punya Langkah Kongkrit

Fenomena ini kembali menjadi perhatian Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jombang, yang menggelar razia penertiban pada Minggu, 19 Oktober 2025.

“Dalam operasi kali ini, kami mengamankan 15 orang yang kedapatan beraktivitas di jalan raya. Petugas bahkan sempat melakukan kejar-kejaran sebelum akhirnya berhasil mengamankan semuanya,” kata Plt Kepala Satpol PP Jombang, Purwanto.

img_title Diterjang Hujan dan Angin, Bangunan Pagar SDN di Jombang Ambruk

Razia dilakukan di sejumlah titik lampu merah yang kerap menjadi lokasi mangkal para gepeng, manusia silver, badut, dan pengamen. Seluruhnya kemudian dibawa ke kantor Satpol PP untuk dilakukan pendataan dan berita acara pemeriksaan (BAP).

Petugas juga menyita sejumlah perlengkapan seperti kostum badut dan alat musik yang digunakan untuk mengamen. Setelah proses pendataan selesai, para pelaku diserahkan ke Dinas Sosial (Dinsos) Jombang untuk menjalani pembinaan selama 24 jam sebelum dikembalikan ke pemerintah desa masing-masing.

img_title Baveti Jombang Resmi Terbentuk, Siap Memasyarakatkan Olahraga Tenis di Kota Santri

“Setelah dibina, mereka diminta menandatangani surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya,” ujar Purwanto.

Namun, kenyataan di lapangan sering kali berbeda. Setelah dibina, sebagian gepeng dan pengamen kembali turun ke jalan dan melakukan aktivitas yang sama.

“Tugas kami hanya sampai pada penertiban dan pendataan. Setelah itu kami limpahkan ke Dinsos untuk pembinaan. Kalau mereka masih beroperasi, kami akan tetap lakukan razia rutin,” tutur Purwanto.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Jombang, Agung Hariadi, menjelaskan bahwa pembinaan dilakukan selama 24 jam. Setelahnya, pemerintah desa diminta menjemput warganya dan memastikan tidak mengulangi perbuatan tersebut.

“Yang tertangkap ya orang-orang itu lagi. Setelah dibina, mereka kembali ke jalan. Kami tidak bisa menampung lebih lama karena keterbatasan fasilitas,” kata Agung.

Pihaknya kini berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan dinas sosial daerah lain untuk mencari solusi jangka panjang. 

“Kami masih berupaya memberikan bekal keterampilan dan pengalaman kerja sesuai minat mereka, agar tidak kembali ke jalan,” ujarnya.