2030, 30 Juta UMKM Masuk Platform Digital

Malang – Pada tahun 2030 mendatang, pemerintah pusat optimis bahwa 30 juta pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) bisa masuk ke platform digital (onboarding). Salah satu cara yang dilakukan adalah melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI). 

Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Harlina Sulistyorini, mengatakan, Gernas BBI merupakan arahan Presiden Joko Widodo yang bertujuan mengajak masyarakat mencintai produk lokal dan wisata dalam negeri.

“Sebagian besar pelaku UMKM ada di desa. Ini menjadi trigger untuk meningkatkan kualitas produk dan kuantitasnya juga. Kita ditargetkan 2023 ada 30 juta UMKM ada di platform digital,” kata Herlina dikutip dari Viva.co.id.

Diketahui, Gernas BBI merupakan suatu gerakan nasional untuk mendukung produksi dalam negeri yang digagas Presiden Joko Widodo pada Mei 2020. Gerakan ini cukup mendapatkan sambutan positif. Tujuan utama Gernas BBI adalah pengembangan skema target onboarding. 

Sejak peluncuran 2020 hingga 2021, UMKM yang sudah onboarding mencapai 9,2 juta dari target 30 juta UMKM pada 2023. Fokus Gernas BBI di setiap provinsi adalah penguatan dalam jumlah onboarding dan mendukung target 30 juta UMKM. Serta menyesuaikan konsep kampanye, memaksimalkan keterlibatan Digiku, insentif promosi untuk kampanye, peningkatan peran pemda, hingga peningkaan peran Top Brand.

Herlina menambahkan, dengan adanya gerakan tersebut, pelaku UMKM diharapkan bisa mengikuti pelatihan dan Top Brand aktif melakukan pendampingan pelatihan secara berkelanjutan. Selain itu, Pemerintah daerah diharapkan juga ikut mengkampanyekan, menghimbau pelaku UMKM dan Bumdes untuk aktif dan menjalankan pelatihan secara optimal. 

“Kami ingin kekuatan ekonomi di desa bisa berjalan kontinu sehingga sistemnya perlu dikuatkan. Kami sudah sepakat dengan Kadis (kepala dinas) untuk teman-teman di pedesaan melakukan pemetaan terhadap potensi-potensi yang ada,” kata dia. 

Herlina menambahkan, Presiden Jokowi telah memberikan arahan kepada seluruh kepala daerah untuk belanja produk dalam negeri utamanya UMKM minimal 40 persen. 

Gerakan tersebut juga mendapatkan dukungan dari stakeholder, yakni Pertamina. Dalam hal ini, Pertamina juga berkolaborasi untuk mendukung Gernas BBI yang digagas bersama oleh Kemendes PDT, Kemenko Marves, Pemprov Malut, Bank Indonesia dan Top Bands. 

VP CSR dan SMEP Management Pertamina, Fajriyah Usman mengatakan sebagai BUMN, Pertamina memang diwajibkan untuk membina UMKM, karena ini salah satu tujuan yang tercantum dalam UU BUMN. Pertamina saat ini terus mendorong UMKM bisa naik kelas yang dilakukan melalui beberapa kegiatan pelatihan.

“UMKM harus terbiasa tidak hanya dari sisi penjualan. Kami sudah mulai membiasakan mereka mulai dari pendaftaran secara online. Ini adalah pintu awal calon mitra binaan untuk bisa mendaftarkan bisnisnya yang nantinya akan kami proses untuk mendapatkan pendanaan,” kata dia,

Fajriyah mengatakan kegiatan yang terus dilakukan Pertamina kepada UMKM adalah pelatihan secara digital, klasterisasi komunikasi mitra binaan, PaDI UMKM, e-learning platform, optimalisasi rumah BUMN, digitalisasi dan e-commerce, virtual exhibition, hingga optimalisasi media sosial.

“Pertamina memiliki program UMK akademi, salah satu kegiatan agar umkm naik kelas dengan melakukan pembinaan kurikulum, go modern, go digital, go online dan go global,” kata dia.