Bupati Jombang Warsubi Dilantik Jadi Wakil Bendum APKASI 2025–2030, Siap Dorong Optimalisasi PAD
- VIVA Malang (Elok Aprianto/Jombang)
Jombang, VIVA – Bupati Jombang Abah Warsubi resmi dilantik sebagai Wakil Bendahara Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) periode 2025–2030.
Pelantikan dilakukan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis 17 Juli 2025.
Pengukuhan pengurus baru APKASI tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat nasional dan kepala daerah dari berbagai kabupaten di Indonesia.
Hadir antara lain Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Desa Yandri Susanto, serta jajaran kepala daerah anggota APKASI.
Mendagri Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran APKASI sebagai mitra strategis pemerintah pusat, terutama dalam menyampaikan aspirasi dan kebutuhan pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia.
Ia juga mengingatkan pengurus APKASI agar menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan daerah.
“APKASI harus membantu pemerintah pusat menjembatani kebutuhan masyarakat kabupaten agar pembangunan di daerah berjalan efektif dan tepat sasaran,” kata Tito Karnavian.
Sementara itu, Ketua Umum APKASI terpilih, Bursah Zarnubi, menyoroti fakta bahwa lebih dari 60 persen pelaksanaan pembangunan nasional ada di tingkat kabupaten.
Oleh karena itu, APKASI dinilai memiliki peran krusial dalam mendukung pemerataan pembangunan.
“APKASI harus menjadi penghubung konkret agar program pembangunan di daerah berjalan optimal,” ujar Bursah Zarnubi.
Usai pelantikan, Bupati Jombang, Abah Warsubi menyampaikan komitmennya untuk mendorong pengelolaan anggaran daerah yang transparan dan berorientasi pada manfaat langsung bagi masyarakat.
“Kami ingin APKASI ke depan tidak hanya menjadi forum koordinasi, tetapi benar-benar bisa mendorong daerah membuka peluang pendapatan baru, menyederhanakan birokrasi, dan memperkuat kolaborasi lintas sektor,” tuturnya.
Ia juga menegaskan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan BUMD yang sehat, perizinan yang mudah, dan penciptaan iklim investasi yang ramah terhadap swasta.
Selain itu, ia berharap APKASI bisa menjadi forum strategis dalam menyelesaikan persoalan kewenangan daerah yang kerap terkendala regulasi di tingkat provinsi atau pusat.
“Sebagai pengurus, saya berharap APKASI bukan hanya jadi wadah diskusi, tapi juga mampu melahirkan solusi konkret. Aspirasi daerah harus benar-benar tersampaikan dan ditindaklanjuti,” katanya.
