Cak Nur dan Mas Heli Bakal Dilantik Presiden RI pada 6 Februari 2025
- VIVA Malang / Galih Rakasiwi
Batu, VIVA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Komisi II DPR RI telah menyetujui jadwal pelantikan kepala daerah maupun Gubernur terpilih hasil Pilkada 2024 secara serentak pada 6 Februari 2025.
Rencananya, pelantikan bakal dilakukan di ibu kota entah itu di Jakarta atau di Kalimantan namun dalam 2 gelombang. Gelombang pertama akan dilaksanakan pada 6 Februari 2025, lalu gelombang kedua akan diatur kembali jadwalnya.
Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kota Batu, Marlina membenarkan informasi tersebut. Penjelasannya, gelombang pertama pelantikan digelar untuk calon kepala daerah yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Sedangkan gelombang selanjutnya akan diatur setelah MK menyelesaikan seluruh proses persidangan sengketa hasil Pilkada.
"Nampaknya, keputusan ini diambil setelah sempat muncul wacana untuk menunda pelantikan hingga Maret 2025. Namun, setelah mempertimbangkan sejumlah alasan rasional, akhirnya jadwal dimajukan kembali ke Februari. Jadi Pak Nurochman dan Heli Suyanto selaku paslon terpilih akan dilantik 6 Februari," ujarnya, Rabu, 22 Januari 2025.
Pasalnya, dari pengunduran jadwal, banyak masyarakat yang bertanya kapan pelantikan dilaksanakan agar pemerintah daerah atau provinsi segera memiliki kepala daerah definitif.
"Apalagi, kondisi daerah memerlukan stabilitas, mengingat adanya pergeseran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta kebutuhan anggaran daerah yang harus segera dijalankan serta program pembangunan lainnya," tuturnya.
Selain memutuskan jadwal pelantikan, dalam rapat juga menyebut agar Presiden RI atau Menteri Dalam Negeri melakukan perubahan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur keserentakan pelantikan kepala daerah pada Februari 2025.
"Jadi dalam rapat tersebut anggota meminta adanya revisi Perpres untuk mengakomodasi jadwal pelantikan gelombang pertama pada 6 Februari 2025, sehingga tidak ada tumpang tindih aturan. Rencananya pelantikan akan dilakukan oleh Presiden RI," ujarnya.