Tegas, Pj Wali Kota Batu Evaluasi Serapan Anggaran Rendah 10 OPD

Batu, VIVA – Jelang tutupnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batu tahun 2024, Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, menggelar rapat evaluasi bersama sepuluh organisasi perangkat daerah (OPD) dengan serapan belanja di bawah 60 persen. 

Langkah itu diambil untuk mengidentifikasi kendala serta menyusun strategi guna mengoptimalkan penggunaan anggaran di sisa waktu tahun anggaran.

Saat rapat, Aries mendengarkan paparan langsung dari setiap OPD terkait rendahnya realisasi belanja. Berdasarkan analisis, rendahnya serapan disebabkan oleh berbagai faktor, baik fisik maupun nonfisik, termasuk kendala teknis di lapangan serta program yang masih berjalan.

“Banyak kendala di lapangan yang menjadi tantangan bagi OPD, tetapi kami optimis di akhir tahun 2024 serapan masing-masing OPD bisa mencapai target di atas 70 persen,” ujarnya, Jumat, 29 November 2024.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, ini menekankan pentingnya komitmen seluruh OPD dalam memaksimalkan penggunaan anggaran demi kepentingan masyarakat.

“Saya berharap dengan upaya bersama, kita dapat memaksimalkan penggunaan anggaran daerah. Evaluasi ini bertujuan memastikan anggaran benar-benar dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung program-program yang bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Aries menyebutkan, upaya strategis telah disusun untuk mempercepat serapan anggaran, termasuk percepatan pelaksanaan program-program yang masih tertunda. 

"Saya mengimbau agar semua OPD segera menyelesaikan kendala administrasi atau teknis yang menghambat realisasi anggaran," katanya.

Melalui evaluasi, Aries berharap OPD dapat meningkatkan kinerjanya dalam memanfaatkan anggaran dengan lebih cepat dan tepat sasaran. 

“Dengan evaluasi dan langkah-langkah strategis yang telah disusun, serapan anggaran di Kota Batu diharapkan meningkat signifikan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat,” katanya.

Aries juga berkomitmen memastikan bahwa penggunaan anggaran di tahun mendatang akan lebih terencana dan efisien. Kinerja belanja daerah yang rendah menjadi perhatian serius, mengingat anggaran tersebut diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi pembangunan infrastruktur, kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan layanan publik di Kota Batu.

"Ke depan, Pemkot Batu harus berupaya memperbaiki mekanisme perencanaan hingga pelaksanaan agar serapan anggaran dapat mencapai target yang optimal setiap tahunnya," tuturnya.

Perlu diketahui, dari laporan yang dirilis hingga 22 November 2024, realisasi anggaran beberapa OPD dengan capaian di bawah 60 persen pertama Dinas Perumahan dengan serapan 39,9 persen atau Rp30,6 miliar dari total anggaran Rp76,7 miliar. Ke dua, Bagian Administrasi Pembangunan dengan serapan 37,4 persen atau Rp445 juta dari anggaran Rp1,1 miliar. Ke tiga, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dengan serapan 47 persen atau Rp4,5 miliar dari anggaran Rp9,5 miliar.

Ke empat, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dengan serapan 55,63 persen atau Rp89,9 miliar dari anggaran Rp161 miliar. Ke lima, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) dengan serapan 59 persen atau Rp1 miliar dari anggaran Rp1,8 miliar. Ke enam, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dengan serapan 59 persen atau Rp48 miliar dari anggaran Rp81,3 miliar.