Program Rp50 Juta Per Tahun Paslon Wali Dapat Kritikan, 'Tindakan Pembodohan di Kota Pendidikan'

Malang, VIVA – Debat publik perdana Pilwali Kota Malang telah usai digelar pada Sabtu, 26 Oktober 2024. Masing-masing paslon telah memberikan paparan visi, misi, program kerja yang akan diterapkan dalam 5 tahun ke depan saat memimpin Kota Malang. 

Semua pasangan calon datang, mereka paslon nomor urut 1 Wahyu Hidayat-Ali Muthohirin, paslon nomor urut 2 Heri Cahyono-Ganisa Pratiwi Rumpoko, dan Paslon nomor urut 3 Moch Anton-Dimyati Ayatulloh. 

Dari beberapa segmen debat, program kerja Paslon Wali (Wahyu - Ali) terkait bantuan pembangunan Rp50 juta per tahun bagi RT mendapat kritikan keras 2 paslon lainnya. Baik Paslon Sam HC - Ganis maupun Paslon Abadi (Abah Anton - Dimyati) menilai program Rp50 juta per tahun tidak rasional. 

Perbincangan ini dimulai ketika Ali Muthohirin menanyak program pembangunan paslon Abadi untuk tingkat RT dan RW. Abah Anton merespon dengan meningkatkan sinergi RT/RW dengan Pemerintah. Bahwa persoalan di lingkup warga harusnya tuntas dengan bantuan perangkat RT/RW. Salah satunya adalah layanan kesehatan yang terintegrasi dari RT/RW ke Puskesmas terdekat. 

"Peran RT RW kami belum melihat secara konkrit. Kami di pasangan Wali untuk pembangunan RT dan RW ini sudah jelas ada alokasi anggaran Rp50 juta per tahun sehingga kalau 5 tahun ada Rp250 juta yang itu langsung untuk RT. Bagaimana pembangunan, bagaimana infrastruktur ekonomi maupun sosial. Sehingga peran RT ini sangat-sangat vital dalam pembangunan di Kota Malang ini jelas-jelas lebih konkrit bahwa pasangan Wali pasangan nomor satu harus membangun dari bawah," tanggapan Ali atas pernyataan Abah Anton. 

Mendengar pernyataan Ali Muthohirin. Paslon nomor urut 2 yang diberi waktu untuk menanggapi langsung gerak cepat memberikan respon. Sam HC menyebut wacana Rp50 juta per tahun untuk RT tidak efektif. 

"Rp50 juta sudah pernah terjadi di Kediri dan di Bandung bahkan lebih besar di Bandung. Tapi tingkat RT tidak kuat menerima uang segitu mau dibuat apa. Akhirnya yang di Kediri itu jatuhnya dipasang 1 RT gapura 5," ujar Sam HC.

Sam HC bahkan menyebut perangkat RT akan kebingunan jika mendapat dana pembangunan yang cukup fantastis. Bahkan dia menyebut janji Paslon Wali sebagai tindakan pembodohan di Kota Pendidikan. 

"Jangankan tingkat RT tingkat kota itu kalau menerima alokasi di pusat itu tidak dibiarkan tapi ada kisi-kisi dana ini untuk apa diglontarkan ke mana sudah ada posnya. Iki RT sampean kei ngono (diberi begitu) keren iku langsung iku dadine. Tapi saya kira ini tidak layak ini tindakan pembodohan di Kota Pendidikan," tutur Sam HC. 

Tidak mau kalah dengan Sam HC. Calon Wakil Wali Kota Malang pasangan Abah Anton, yakni Dimyati Ayatullah juga memberikan kritikan atas janji Paslon Wali. Dia yang berasal dari pemukiman padat penduduk di Mergosono melihat program kerja Paslon Wali soal Rp50 juta tidak rasional. 

"Saya sebagai asli arek Malang bahwa pentingnya (urgensinya) uang Rp50 juta ini di kampung yang berhimpit-himpitan. Seperti yang disampaikan oleh Sam HC bisa satu kampung 3 gapura. Kalau ada satu kampung yang di sini (RT) buat resapan air, (RT) di sana buat gorong-gorong, RT berikutnya membuat gapura artinya nggak nyambung. Uang Rp50 juta ini sangat banyak," kata Dimyati.