DPRD Kota Malang Kritik Silpa Pemkot Malang Masih Di Atas Rp150 Miliar

Malang, VIVA – Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika mengkritik Pemerintah Kota Malang karena sisa lebih pembiayaan angaran (Silpa) sebanyak Rp190 miliar. Angka ini sebenarnya nilai terendah dalam 10 tahun terakhir. 

Made menyebut, idealnya Silpa diangka Rp150 miliar. Sebab, sesuai hitungan Badan Anggaran DPRD Kota Malang Silpa ideal diangka Rp100 miliar hingga Rp150 miliar. 

"Dewan mengkritisi terkait laporan pertanggungjawaban. Silpa saat ini dalam 10 tahun terakhir paling rendah. Walaupun dalam tanda kutip, belum sesuai ideal karena kami berharap di angka Rp150 miliar, angka sekarang Rp190 miliar. Kalau hitungan kita selaku badang anggaran angka Rp100 miliar sampai Rp 150 miliar itu efisiens," kata Made usai pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 di DPRD Kota Malang. 

Made menyebut, capaian Silpa yang rendah saat ini berasal dari efisiensi dan maksimalisasi program di Dinas PUPRPKP. Selain itu juga ada efisiensi terhadap serapan gaji pegawai, selebihnya berasal dari program-program terkait kependidikan.

DPRD berharap angka Silpa yang rendah harus dipertahankan. Tetapi tetap saja nilai Silpa diharapkan tidak sampai nol. Karena, jika nilai Silpa nol mengkhawatirkan tidak terjadi keseimbangan neraca anggaran sehingga tidak bagus. 

"Kalau tidak ada Silpa juga tidak bagus. Sehingga kami harapkan ada keseimbangan. Mulai 2020 sampai 2023 kami berteriak tentang Silpa, bahkan Silpa Kota Malang pernah di angka Rp560 miliar. Sekarang sudah rendah berarti ada perbaikan. Itu sebagai inti laporan pertanggungjawaban rapat hari ini," ujar Made.

Sementara itu, Penjabat Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat senang Ranperda Pertanggungjawaban APBD TA 2023 telah disetujui. Terkait kritik DPRD Kota Malang telah menjadi catatan mereka. Catatan itu menjadi bahan evaluasi perangkat daerah agar bisa mengambil kebijakan lebih baik. 

"Terkait dengan paripurna, alhamdulillah semua fraksi menyetujui walau ada beberapa catatan, itu akan menjadi dasar kami menindaklanjuti. Kami akan sampaikan ke OPD terkait catatan-catatan itu," ujar Wahyu. 

Terkait rendahnya Silpa yang dicapai saat ini karena kerjasama yang baik dalam mendukung pelaksanaan program di Pemkot Malang. Menurunnya angka Silpa karena adanya sejumlah evaluasi yang ketat baik dari Pemkot Malang sendiri maupun dari BPK. 

Laporan keuangan Pemkot Malang disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan dengan membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan.

“Memang di tahun 2023 kemarin ada beberapa target yang kami evaluasi. Kami sesuaikan karena ada beberapa ketentuan-ketentuan dan kebijakan yang jadikan pedoman. Kami mengoreksi terkait dengan target yang sudah ditetapkan di tahun 2023,” tutur Wahyu. 

Wahyu menyebut evaluasi yang mereka lakukan sudah diaudit oleh BPK dan memperoleh predikat WTP. Pemkot Malang dalam mengambil kebijakan diklaim telah mengikuti aturan yang berlaku.

"Silpa ini kan selalu ada dan apa yang sudah kami lakukan itu ada penyesuaian-penyesuaian, efisiensi dan alhamdulillah bisa menekan Silpa sehingga menjadi satu catatan yang baik untuk di APBD 2024,” kata Wahyu.