Rumor Ada Biaya Nomor Urut Bacaleg di Jombang, Pakar : Transaksional Tidak Melahirkan Kesejahteraan

Jombang, VIVA – Desas-desus praktik jual beli nomor urut 1, bakal calon anggota legislatif (bacaleg) merebak di Jombang. Beredar kabar ada biaya ratusan juta yang dibebankan pada bacaleg Partai Gerindra Jombang oleh badan pemenangan pemilu (Bapilu).

Pakar politik dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Dr Rinekso Kartono mengingatkan bahwa praktik politik bukan hanya aturan tapi ada nilai moralitas. Menurutnya, seorang legislator atau tokoh politik tidak hanya sekedar membawa jabatan formal namun juga nilai-nilai moral.

"Bayangkan politik tanpa moral ya seperti ini," kata Rinekso, Rabu, 19 Juli 2023. 

Rinekso menuturkan fenomena saat ini yang terjadi adalah covering. Dimana seseorang yang sebelumnya biasa saja tetapi dikemas menjadi sesuai kebutuhan. Misalkan, seorang yang sebelumnya tidak religi dibuat religi. Seseorang yang tidak dekat dengan kiai dibuat dekat. Namun saat kepentingan tercapai tak jarang mereka akan dilupakan. 

"Jadi transaksional. Ketika demokrasi ini terjadi semacam ini, transaksional kemudian tidak menghasilkan kesejahteraan sosial. Akhirnya rakyat tetap miskin dan terjadilah hubungan ketergantungan dan itu menguntungkan politik model bandar karena rakyat cukup dibeli Rp100 ribu hingga Rp150 ribu selesai," ujar Rinekso. 

"Dan itu tidak membuat pendidikan. Saya menyebutkan lost generation atau generasi yang hilang. Tidak membawa panji-panji moral. Kalau ada yang mengatakan masa depan ada di generasi kita itu hanya lip service," tuturnya. 

Rinekso mengatakan jika praktik jual beli nomor urut tetap terjadi maka akan menyeret calon legislator ke lingkaran setan. Dikhawatirkan orang yang sebelumnya baik akan berubah ketika berada di ekosistem yang salah. Tidak sedikiti legislator atau tokoh politik lainnya yang akhirnya ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Mantan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMM ini menuturkan, fenomena ini bukanlah karena kurangnya pendidikan politik. Dia mengungkapkan hasil riset 60 persen koruptor adalah sarjana. Seseorang dididik untuk tidak korupsi oleh orangtua, agama atau lembaga pendidikan. 

 "Tetapi siapapun yang masuk birokrasi atau masih akan disitu ada kampus yang mendidik jadi koruptor atas nama loyalitas. Jadi hilanglah didikan kampus, orangtua dan agama. Birokrasi seperti lingkaran setan. Demokrasi kita melahirkan kapital yang bernegoisasi dengan birokrasi yang memang tidak paham politik," kata Rinekso.

Sebelumnya, Bacaleg partai Gerindra dari dapil 3, Kecamatan Bareng, Mojoagung, Mojowarno dan Wonosalam Mahwal Huda saat ditanya mengenai pungutan tersebut mengaku bahwa persoalan itu merupakan urusan internal partai. 

"Saya kira itu kurang pas. Dan itu wilayah internal partai. Bisa ditanyakan ke ketua Bapilu," kata Mahwal.

Sementara itu, Ketua Bapilu partai Gerindra Kabupaten Jombang, Ahmad Sholikhin Ruslie mengaku bila uang yang dikeluarkan bacaleg Partai Gerindra tersebut bukanlah pungutan.

"Itu bukan mahar, tapi urunan untuk alat peraga, kebutuhan untuk konsolidasi, pelatihan saksi dan lain lainnya," ujar Sholikhin, Sabtu, 15 Juli 2023.

Saat ditanya terkait apakah anggaran Rp200 juta untuk biaya penetapan nomor urut. Lalu anggaran Rp50 juta hingga Rp100 juta untuk biaya saksi. Dia memberikan keterangan yang kurang jelas. Dengan menyebut bahwa persoalan tersebut tidak perlu diungkapkan secara detail ke publik.

"Itu tidak perlu dijelaskan detail dipublik, di internal partai sudah dijelaskan scra rinci, dan semua sepkat," tuturnya.

Kata Ahmad Sholikhin Ruslie semuanya merupakan kebijakan partai Gerindra, yang sifatnya tidak mengikat. Bahkan dia menyebut biaya-biaya yang dibebankan pada bacaleg merupakan hal wajar. Dan tidak melanggar aturan.

"Itu kebijakan partai, dan tidak ada paksaan, jika sepakat monggo jika tidak ya tidak apa-apa, demokrasi itu bebas menentukan pilihan. Selain itu juga tidak ada aturan yang dilanggar. Semua partai mempunyai kebijakan masing-masing, yang jelas iuran bukan untuk menentukan nomor urut," ujar Sholikin.

Disinggung soal adanya dua bacaleg yang dipungut biaya Rp200 juta rupiah masing-masing bacaleg untuk penetapan nomor urut di DCS, ia menyebut hal itu hanyalah sebuah isu.

"Itu pasti isu yang tidak jelas, (infomasi) yang jelas dan valid serta kapabel ya dari ketua Bapilu ini," kata Sholikhin.