Rumor Ada Biaya Nomor Urut Bacaleg di Jombang, Pakar : Transaksional Tidak Melahirkan Kesejahteraan

Mantan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMM ini menuturkan, fenomena ini bukanlah karena kurangnya pendidikan politik. Dia mengungkapkan hasil riset 60 persen koruptor adalah sarjana. Seseorang dididik untuk tidak korupsi oleh orangtua, agama atau lembaga pendidikan. 

 "Tetapi siapapun yang masuk birokrasi atau masih akan disitu ada kampus yang mendidik jadi koruptor atas nama loyalitas. Jadi hilanglah didikan kampus, orangtua dan agama. Birokrasi seperti lingkaran setan. Demokrasi kita melahirkan kapital yang bernegoisasi dengan birokrasi yang memang tidak paham politik," kata Rinekso.

Sebelumnya, Bacaleg partai Gerindra dari dapil 3, Kecamatan Bareng, Mojoagung, Mojowarno dan Wonosalam Mahwal Huda saat ditanya mengenai pungutan tersebut mengaku bahwa persoalan itu merupakan urusan internal partai. 

"Saya kira itu kurang pas. Dan itu wilayah internal partai. Bisa ditanyakan ke ketua Bapilu," kata Mahwal.

Sementara itu, Ketua Bapilu partai Gerindra Kabupaten Jombang, Ahmad Sholikhin Ruslie mengaku bila uang yang dikeluarkan bacaleg Partai Gerindra tersebut bukanlah pungutan.

"Itu bukan mahar, tapi urunan untuk alat peraga, kebutuhan untuk konsolidasi, pelatihan saksi dan lain lainnya," ujar Sholikhin, Sabtu, 15 Juli 2023.

Saat ditanya terkait apakah anggaran Rp200 juta untuk biaya penetapan nomor urut. Lalu anggaran Rp50 juta hingga Rp100 juta untuk biaya saksi. Dia memberikan keterangan yang kurang jelas. Dengan menyebut bahwa persoalan tersebut tidak perlu diungkapkan secara detail ke publik.