LSM Soroti, Biaya Perjalanan Dinas DPRD Jombang yang Capai Rp6,5 Miliar

Jombang, VIVA – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, menyoroti belanja perjalanan dinas biasa (uang harian) anggota DPRD Jombang yang nilainya mencapai Rp6,5 miliar. 

Direktur LSM Linkar Indonesia untuk Keadilan (LInK) Jombang, Aan Anshori mempertanyakan besaran anggaran bagi legislatif yang mencapai Rp6,5 miliar lebih.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa anggaran tersebut dianggap sebagai pemborosan anggaran lantaran biaya belajar anggota DPRD Jombang yang mencapai miliaran rupiah, tidak sebanding dengan implementasi yang berdampak ke masyarakat.

"Anggaran sebesar itu harus dipertanggungjawabkan. Tidak hanya dalam aspek finansial, namun kinerja juga dampaknya," kata Aan, Kamis, 13 Februari 2025.

Ia pun mengungkapkan bahwa kunjungan kerja (kunker) yang dilakukan anggota DPRD Jombang belum diketahui seberapa efektif. Karena diduga kunker menjadi salah satu kedok bagi dewan untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah, meski terkesan "receh" menurutnya.

"Aku berhipotesis kalau mau dicek, anggaran yang digunakan untuk kunker dengan manfaatnya masih sangat jauh ya," ujarnya.

Ia pun berpendapat bahwa anggaran uang harian kunker yang cukup fantastis, bisa dialihkan ke program lain semisal dialokasikan untuk beasiswa. "Sudah berapa ratus siswa maupun mahasiswa yang bisa dibiaya, kalau seandainya digunakan untuk beasiswa," tuturnya.

Tak hanya itu, ia menyebut alangkah baiknya bila anggaran tersebut dipergunakan untuk perbaikan jalan, karena anggaran itu sudah bisa mengcover puluhan kilometer jalan di Kabupaten Jombang.

"Seberapa efektif kunker DPRD Jombang, harus diuji keefektifannya. Apakah benar hasil dari kunker, benar-benar implementatif dan sejauh mana implementasinya. Lebih baik dimanfaatkan untuk pos-pos yang sudah saya sebutkan di atas," katanya.

Dengan adanya fenomena ini, ia menyebut masyarakat berhak tau apa hasil kunker yang sudah dilakukan anggota DPRD Kabupaten Jombang, selama di Yogjakarta, misalnya.

"Kalau perlu sekalian dengan rincian perjalanan kunker, tujuan kunker kemana dipublikasikan biar publik tau. Soalnya selama ini informasi tersebut seakan ditutup," ujarnya.

Ia pun menilai bahwa kunker yang dilakukan anggota DPRD Jombang tersebut "besar pasak daripada tiang".

"Dalam artian apa, menghabiskan anggaran cukup besar tapi tidak tau sejauh mana dampak dari Kunker bagi masyarakat. Cocok gak dengan anggaran yang dikeluarkan," katanya.

"Selama ini publik gak pernah merasakan dampak dari hasil kunker secara langsung, sedangkan anggota dan pimpinan DPRD Jombang tidak mau melakukan instrospeksi atau general check up," ujarnya.

Untuk itu, ia mengatakan seharusnya para pimpinan dewan harus sadar diri bahwa anggaran yang digunakan itu berasal dari uang rakyat. Sehingga harus bisa memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Anggota DPRD Jombang, terutama pimpinan dewan. Harus sadar bahwa anggaran kunker bermanfaat bagi warga dengan indikator yang jelas. Selama ini kunker terkesan hanya untuk jalan-jalan, tidak jelas, ndak ada pelaporannya ke publik," tuturnya.