Indonesia Bakal Jadi Pemain Industri Digital

Indonesia Bakal Jadi Pemain Industri Digital
Sumber :
  • doc viva

Malang - Tahun 2030 mendatang, Indonesia diprediksi akan menguasai industri digital di Asia Tenggara. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir.

Hal tersebut ditopang dari potensi ekonomi digital Indonesia, yang diprediksi mencapai Rp 4.500 triliun, atau tumbuh delapan kali lipat dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Kapan perubahan ini terjadi kalau kita tidak adaptasi. Sehingga, akhirnya kita hanya jadi market," kata Erick, Rabu 3 Agustus 2022.

Erick menguraikan, jika Indonesia hanya sebagai market dalam industri digital, artinya tidak ada investasi untuk pembukaan lapangan kerja.

"Sehingga, pertumbuhan ekonomi akan tumbuh lebih besar di negara lain," ujar dia.

Padahal, saat ini, perubahan zaman juga mendorong masyarakat terutama generasi muda, untuk beralih menggunakan sistem pembayaran cashless atau non-tunai.

Sejak awal, Kementerian BUMN berkomitmen untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, dalam mengakses sistem pembayaran non-tunai.

Misalnya, melalui program transformasi inovasi model bisnis, dan kepemimpinan teknologi.

"Sejak awal, kita bangun ekosistem yang mana digital menjadi kunci bagi kita untuk bisa bersaing. Jangan BUMN jadi dinosaurus yang mati dimakan zaman, karena besar badan tapi tidak mau bermetamorfosis," tutur dia.

Lebih lanjut, Erick menguraikan, Indonesia memliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang cukup mumpuni.

Namun, SDA dan market besar di Indonesia hanya dijadikan sebagai pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja bagi negara lain.

Untuk itu, lanjut Erick, pemerintah perlu bekerja keras untuk melakukan perubahan.

Salah satunya, dengan menekan pengiriman Sumber Daya Alam (SDA) dalam bentuk bahan baku ke luar negeri. Seperti, memperkuat ekosistem industri baterai listrik.

Sebab, kata Erick, hal tersebut akan berdampak besar bagi masyarakat, lewat terciptanya pembukaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.

"Kita tidak anti asing atau anti investasi luar negeri, tapi keseimbangan pertumbuhan yang merata harus dipastikan, pertumbuhan Indonesia harus lebih tinggi dari negara lain," kata dia.